Peserta Surabaya Marathon Meninggal, Ini Jawaban Dprd
Peserta Surabaya Marathon meninggal (Foto: Deny Prastyo Utomo)Surabaya -Kasus meninggalnya dua pelari di ajang Surabaya Marathon 2019 mendapat tanggapan dari anggota DPRD. Seperti apa tanggapannya?
Anggota Komisi B Baktiono menyampaikan program yang diikuti sekitar 6.005 pelari itu tanpa ada persiapan yang matang dan detail. Terutama investigasi kesehatan pada para penerima sebelum mengikuti maraton sehingga mengakibatkan 2 pesertanya meninggal.
"Tentunya dengan adanya korban ini, panitia belum mempersiapkan secara detail siapa-siapa yang akan ikut maraton ini. Seharusnya sebelum ikut maraton ini ada persiapan kesehatan," kata Baktiono kepada detikcom di ruang Komisi B, Senin (5/8/2019).
"Persyaratan kesehatan itu penting sehingga tidak merugikan semua pihak. Memang tujuannya baik, tapi jika hingga terjadi insiden maka perlu dievaluasi," imbuhnya.
Untuk itu, Baktiono menyebut pihak panitia penyelenggara dalam hal ini Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Jawa Timur dan pemerintah kota (pemkot) Surabaya harus bertanggungjawab atas insiden itu. Ia juga mengimbau biar para korban yang meninggal harus mendapat tunjangan dan tanggungan.
"Saat ini yang harus bertanggungjawab itu panitia penyelenggara bersama pemerintah kota. Karena ini diselenggarakan bahu-membahu apalagi dihadiri oleh bu wali kota," tegas politisi PDI Perjuangan itu.
"Keluarga harus diberi asuransi, harus diberi pekerjaan, juga anak-anaknya harus diurus pendidikannya hingga tuntas hingga ke akademi tinggi," Baktiono melanjutkan.
Ia juga menyesalkan antara pihak panitia penyelenggara dan Pemkot Surabaya saling lempar tanggungjawab terkait kepengurusan asuransi atau ganti rugi. Karena hal itu sanggup menjadi preseden buruk.
"Pemerintah yang seharusnya berada di barisan terdepan untuk menjaga warga. Tapi di ketika ibarat ini saling lempar tanggungjawab. Maka jika panitia penyelenggara itu masih belum sanggup untuk memilih sikap, pemerintah itu harus di barisan depan," ujar laki-laki yang juga sekretaris DPC PDIP Surabaya itu.
"Jadi pertanggungjawaban ini harus menjadi tanggungjawab bersama. Karena menggunakan kota nama Surabaya, apalagi dihadiri oleh orang nomor 1 di Surabaya," pungkasnya.
Sumber detik.com